SosiALISASI

Bagikan :

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus menggelar sosialisasi Pileg 2014 kepada para kepala desa, perangkat, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sabtu (22/3) malam, Komisioner KPU Kudus Eni Misdayani menyosialisasikan Pileg, 9 April di Kantor Kecamatan Jati. Sosialisi yang digelar malam hari ini merupakan kali pertama yang dilakukan. Tiga sosialisasi untuk kades di Kecamatan Kota, Bae, digelar pagi hari. Setelah dari Jati, KPU Kudus rencananya menggelar sosialisasi di Kecamatan Jekulo, Senin (24/3) pagi. Eni mengatakan, pihaknya yakin para kades, perangkat, maupun BPD sudah berpengalaman dalam pelaksanaan pemilu. Hanya, sejumah kebijakan baru pada Pilleg 2014 perlu disampaikan agar tidak muncul kesalahpahaman. Kades juga didorong aktif meminimalisasi potensi politik pragmatis antara lain dengan politik uang selama tahapan pemilu berlangsung. Karena dilakukan secara massif, politik uang seolah-olah menjadi hal biasa, dilakukan secara terang-terangan. Eni mengingatkan ketika pemilih sudah menggadaikan pilihan dengan menerima pemberian caleg tertentu, itu artinya ada konsekuensi yang harus dibayar. “Ada korelasi logis antara politik uang dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat termasuk anggota dewan. Kami berharap para kades bisa terlibat dalam proses penyadaran ini,” katanya. Pemilih, terutama dari kalangan orang tua juga diingatkan banyaknya caleg yang memiliki nama mirip. Jika pemilih kurang cermat, bisa saja justru memberikan pilihan kepada caleg lain yang bukan pilihannya karena ada kemiripan nama. “Nama arif misalnya, banyak caleg bernama itu. Belum lagi yang mirip seperti misalnya aziz atau asis,” ujarnya. Di Kudus, ada sebanyak 414 caleg yang terdaftar. Tujuh diantaranya sudah mengundurkan diri. Satu caleg diantaranya mundur karena meninggal dunia, lainnya mundur setelah menjadi kepala desa, atau alasan lainnya. Meski sudah mundur, kolom untuk caleg tersebut tetap ada. Enam caleg yang mundur sebelum pencetakan surat suara, kolomnya dikosongi. Sedangkan satu caleg yang mundur setelah surat suara dicetak, namanya tetap tercantum. Pemilih harus mencermati nama caleg pilihannya, agar tidak salah pilih. KPU meminta parpol maupun caleg menyosialisasikan secara serius nama lengkapnya berikut lokasi (nomor urut) secara jelas. Sosialisasi yang dilakukan KPU hanya sebatas bertujuan menarik minat pemilih agar mau datang ke TPS. Untuk nama mana yang akan dipilih, lanjut Eni, itu sudah menjadi urusan masing-masing caleg dan parpol. KPU akan membantu warga mengenali nama caleg pilihannya dengan memasang banner berukuran 2 meter x 1,25 meter di setiap desa. Tidak hanya untuk DPRD Kab. tetapi juga caleg DPR RI , DPR Provinsi dan DPD. Banner besar tersebut dibuat semirip mungkin dengan surat suara. “Ini bisa menjadi panduan warga untuk mengenali lokasi caleg atau parpol pilihannya. diharapkan masyarakat tidak bingung lagi pada saat pencoblosan,” katanya. Plt Camat Jati Arif Suwanto mengatakan, di Kecamatan Jati ada sebanyak 14 desa. Ia berharap kades, perangkat, atau anggota BPD yang datang bisa menularkan informasi pelaksanaan pemilu ke warganya. “Sebanyak 13 desa sudah belajar dari pelaksanaan pilkades beberapa waktu lalu. Alhamdulillah bisa satu kali putaran, tidak ada gugatan ke PTUN. Kami berharap hal yang sama bisa terulang dan bahkan semakin baik pada Pileg 9 April mendatang,” katanya. ()