KELAS PEMILU DAN INFORMASI DI HIMPAUDI KECAMATAN GEBOG

Bagikan :

unnamed

Kudus (15/09/2016), KPU Kabupaten Kudus dengan keterbatasan anggaran sosialisasi mengadakan sosialisasi “Kelas Pemilu dan Informasi”, kegiatan tersebut dijalankan dengan cara ikut serta pada kegiatan organisasi lain. KPU Kabupaten Kudus bekerjasama dengan HIMPAUDI se Kabupaten Kudus pada tanggal 15 September 2016 menyelenggarakan sosialisasi di daerah Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di KB Mutiara Insan yang diikuti oleh ratusan pendidik PAUD se Kecamatan Gebog dari 27 lembaga PAUD, hadir pula pada kesempatan tersebut Penilik PAUD UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gebog yang turut menyampaikan bahwa para pengajar PAUD juga perlu mengetahui regulasi Pemilu agar dapat berperan aktif dalam proses Pemilu.

Kegiatan sosialisasi dimulai pukul 10.00 WIB diawali dengan acara pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HIMPAUDI, sambutan dari Pengurus Yayasan, sambutan dari Ketua HIMPAUDI Kecamatan Gebog Noor Hidayah, penilik PAUD Kecamatan Gebog Drs. Ali Imron dan dilanjutkan dengan sosialisasi dari KPU Kabupaten Kudus.

Adapun tujuan dari sosialisasi ini dimaksudkan agar para pendidik PAUD dapat berperan aktif untuk mensukseskan Pemilukada Kudus tahun 2018 nanti. Pemaparan materi sosialisasi disampaikan oleh Eni Misdayani selaku koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dengan penjelasan seputar jadwal pilkada serentak, syarat menjadi pemilih, syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati, syarat menjadi badan penyelenggara diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Sesi Tanya jawab disampaikan oleh Noor Hidayah mengenai perekrutan penyelenggara pemilu terutama PPK dan PPS, biasanya perekrutan PPS diusulkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak diumumkan secara terbuka. Penjelasan dari Eni Misdayani, bahwa hal tersebut memang bisa terjadi pada Pemilu sebelumnya, akan tetapi pada bulan Juli 2016 kemarin terdapat Perubahan UU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 19 UU Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka tidak perlu rekomendasi dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.