REFORMASI PARTAI POLITIK WUJUD DARI DEMOKRASI MODERN

Bagikan :

16699926_1601950769833244_1167262145_n

(Kudus, 9 Februari 2017) Pada hari Kamis, Moh Khanafi Ketua KPU Kabupaten Kudus menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik. Bertempat di Gedung Setda Kabupaten Kudus, rapat ini dihadiri oleh Kesbangpol, Inspektorat, Akademisi, Partai Politik, dan KPU Kabupaten Kudus.

Pada kesempatan ini, Moh Khanafi mengangkat tema “Reformasi Partai Politik Wujud dari Demokrasi Modern”. Salah satu wujud reformasi partai politik adalah dana partai politik yang transparan dan akuntabel, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 13 UU No 2 Tahun 2008, bahwa Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjabawan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang perlu disajikan mencakup laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dalam masa Pemilu dan Pemilukada, partai politik juga berkewajiban memberikan laporan dana kampanye. Sedangkan dilihat dari sudut UU KIP No 14 Tahun 2008, publik juga berhak mengetahui pengelolaan dan penggunaan dana tersebut.

Manfaat dari transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana partai politik tidak hanya sebagai wujud reformasi partai sebagai badan publik, tetapi juga bagi masyarakat umum, dimana laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat kontrol dan mencegah terjadinya korupsi. “Akuntabilitas tidak sekedar laporan keuangan tapi juga dalam hal menyerap aspirasi masyarakat. Seandainya partai politik sudah melakukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana partai politik juga akan menambah kepercayaan publik sehingga partisipasi pemilih dalam pilkada  akan naik” imbuh Moh Khanafi.