PEMUDA JANGAN GOLPUT

Bagikan :

18056930_157263111472169_7715602388333061163_n

PEMUDA JANGAN GOLPUT !
Kudus; Rabu, 26 April 2017, KPU Kabupaten Kudus memenuhi undangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kudus untuk menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan seminar dan diskusi untuk peningkatan Etika, Budaya dan politik dalam kerangka penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Negara bagi Pemuda dan Pelajar dengan Tema” MENINGKATKAN KEDEWASAAN BERPOLITIK DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERBUDAYA DAN BERETiKA”.
Kegiatan yang bertempat di ruang auditorium Universitas Muria Kudus dengan peserta pelajar SMA/SMK/MA. 3 (Tiga) Narasumber dari kegiatan tersebut adalah :Djati Solechah, S, Sos, MM (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik [Kesbangpol] Kabupaten Kudus), menyampaikan bahwa dengan politik kita bisa merubah bangsa, maka diharapkan pemuda mampu berpolitik secara baik dan benar dengan tidak meninggalkan budaya bangsa Indonesia.
Sementara Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum (Dosen STAIN Kudus), menekankan bagaimana berdemokrasi yang berbudaya dan beretika serta bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.
Dan pemateri yang ketiga adalah Eni Misdayani, S.Ag, M.M. ( Anggota Komisioner KPU Kudus) menjelaskan teknis penyelenggaraan Pilbup Kudus dan Pilgub Jateng 2018 yang akan berlangsung hari Rabu 27 Juni 2018, Eni menekankan agar pemuda jangan golput dan harus menjadi pemilih yang rasional dengan menolak politik uang.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai pertanyaan muncul dari peserta diantaranya tentang maraknya money politik dan bagaimana sanksinya. Sebagaimana pasal 73 UU NO 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa larangan politik uang tidak berlaku hanya bagi calon ataupun tim kampanye saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang, anggota parpol, relawan dan pihak lain. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang tersebut berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administratif, yaitu pembatalan sebagai calon. Disamping sanksi administrasi pun ada sanksi pidana, perlu diketahui juga bahwa sanksi pidana tersebut berlaku bagi pemberi dan penerima demikian penjelasan Eni.[] (ed.Ridlo)