KPU KUDUS LAKUKAN KOORDINASI DENGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

Bagikan :

19433742_10209488653237288_91675775_n

Kudus, Pada hari Rabu  21/6 pagi, KPU Kudus mengundang para bakal calon dari perseorangan yang mempunyai rencana mencalonkan diri pada Pilbup Kudus 2018. Bakal calon yang diundang tersebut sebelumnya pernah menanyakan persyaratan dan mekanisme pencalonan perseorangan. Akan tetapi pada waktu itu aturan yang digunakan masih menggunakan PKPU 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan.

Sehubungan dengan keluarnya peraturan yang baru yaitu PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan maka KPU Kudus mengundang bakal calon dari perseorangan itu untuk melakukan koordinasi terkait peraturan baru. Dari para calon yang hadir diantaranya Sugeng Suharto, Sri Berdikari, dan Nur Hartoyo yang diwakili oleh Abdul Muchit dan A. Faizin. Sedangkan dari KPU Kudus dihadiri Oleh Ketua KPU Moh. Khanafi, Dhani Kurniawan (Anggota Devisi Teknis), dan Eni Misdayani (Anggota Devisi Sosialisasi dan Parmas)

KPU Kudus menyampaikan bahwa untuk persyaratan menjadi calon dari jalur perseorangan dibutuhkan syarat dukungan minimal dihitung dari 7.5% jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT Pemilu terakhir. Kalau dihitung di Kudus jumlah DPT pemilu terakhir (Pilpres 2014) adala 604.305 dikali 7,5 % sehingga dibutuhkan 45.323 dukungan. Jumlah dukungan itu disertai surat pernyataan yang bisa dilakukan secara perorangan maupun kolektif dan bukti dukungan berupa Fotokopi E-KTP atau Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil. Dukungan tersebut tersebar minimal di 50% jumlah kecamatan yang ada.

Selanjutnya ada mekanisme tahapan verifikasi, pertama dilakukan verifikasi jumlah dukungan dan persebaran. Kedua tahap verifikasi administrasi, yang nantinya akan dilihat potensi data dukungan yang sekiranya tidak memenuhi syarat. Ketiga tahap verifikasi faktual, yang akan dilakukan secara sensus. Setelah dilakukan verifikasi faktual hasilnya akan direkap berapa jumlah dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Jika jumlah yang memenuhi syarat masih belum sampai batas minimal dukungan, masih ada kesempatan disaat masa perbaikan. Syaratnya menyerahkan 2 (dua) kali lipat jumlah kekurangan dukungan.