PEMBAHASAN NPHD DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

Bagikan :

20067995_10209678616106241_686579851_n

(Kudus, 13/07/2017) Bertempat di Kantor Kesbangpol Kabupaten Kudus, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Ketua KPU Kabupaten Kudus Moh Khanafi beserta Koordinator Divisi Hukum Naily Syarifah membahas Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Kudus 2018 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), Tata Pemerintahan (TAPEM), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus.

Sehubungan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor: 273/2845/SJ tanggal 19 Juni 2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, dimana tercantum bahwa Pilkada Serentak Tahun 2018 tahapannya mulai Tahun 2017, baik seluruhnya atau sebagian untuk selanjutnya dianggarkan dalam bentuk hibah, maka penandatanganan NPHD dijadwalkan paling lambat akhir Juli 2017.

Rapat membahas mengenai kesiapan serta konsep dalam penyusunan NPHD. DPPKAD menyetujui nominal yang dianggarkan karena sudah melewati proses verifikasi, tinggal menunggu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dengan DPRD Kabupaten Kudus dan sepakat akan tetap menjalankan ketentuan penandatanganan di akhir bulan Juli 2017. Sedangkan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus akan menindaklanjuti dengan melakukan koreksi terkait konsep NPHD sesuai dengan ketentuan dari Mendagri.