TUJUH KPU KAB/KOTA SIAPKAN REGULASI PEMILIHAN BERSAMA

Bagikan :

20705970_1824427840918868_1606837398_o

(Semarang, 2-3 Agustus 2017) Tujuh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jawa Tengah menggodok rancangan Keputusan Persiapan Pemilihan, Pelaksanaan Pemilihan, dan Penyelesaian Pemilihan bersama Pilgub dan Pilbup pada gelaran Pilkada bersama 2018. Selama dua hari, KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Pilgub dan Pilbup Bersama 2018 menghadiri Rapat Kerja Penyusunan Regulasi Pilkada Pilgub dan Pilbup Bersama Tahun 2018 di KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada 2 – 3 Agustus 2017, Komisioner dan Sekretaris beserta Kasubbag Hukum dari 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jawa Tengah membahas materi regulasi terkait Pilgub dan Pilbup Bersama 2018.

KPU Kabupaten/Kota hendaknya bisa menyelenggarakan Pemilihan secara berkualitas yang terukur dan akuntabel. Selain itu, anggaran pemilihan juga bisa diakses dan terbuka bagi publik. Begitulah harapan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Drs. Joko Purnomo, pada acara pembukaan rapat kerja tersebut.

Dalam penyampaian awal materi, Anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah divisi hukum, M. Hakim Junaidi menjelaskan bahwa teknik penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 hendaknya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, pembahasan penyusunan keputusan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh komisioner sesuai dengan divisi. Satu hal yang menjadi poin utama dari setiap keputusan adalah pengesahan Keputusan KPU Kabupaten/Kota harus disahkan dalam rapat pleno.