Sosialisasi Undang-Undang Pemilu untuk Kader Partai HANURA

Bagikan :

DSC_0027 (1)Senin (11/9), Kader Partai HANURA se-Kabupaten Kudus mendapatkan Sosialisasi tentang Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kudus, Moh. Khanafi di Hotel @Home Kudus.

Diharapkan Sosialisasi tentang UU ini akan menjadi perhatian khusus atau menjadi pegangan bagi Pengurus dan Kader Partai yang akan mengusung calonnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 mendatang.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Beberapa hal disampaikan yaitu Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon Gurbernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan UU yang baru disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017 kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017.

Adapun persyaratan Partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu : a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.