Ngobar Semangat : Kupas Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

Bagikan :

Kudus-KPU Kabupaten Kudus menyelenggarakan acara Ngobar Semangat edisi ke-4 pada Selasa (29/6/2021). Acara tersebut dihadiri seluruh jajaran komisioner beserta pegawai PNS maupun Non PNS di lingkungan KPU Kabupaten Kudus.

Acara tersebut diawali dengan arahan dari Sekretaris KPU Kabupaten Kudus, Heri Darwanto, dia mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk selalu meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, kedisiplinan dalam mengenakan seragam kerja, dan memberikan nasehat bahwa PNS harus memiliki niat mengabdi kepada bangsa dan negara serta berorentiasi pada pelayanan kepada  masyarakat.

Setelah pengarahan kemudian dilanjutkan sosialisasi dari Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Arika Yustafida Nafisa mengenai surat nomor 655/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 perihal Juknis pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kudus. Selain itu juga disosilisasikan Pemutakhiran Data Mandiri ASN melalui aplikasi MY SAPK, dan penerapan digitalisasi surat masuk dan surat keluar melalui aplikasi DIK SUKMA yang nantinya akan diimplementasikan pada Sekretariat KPU Kabupaten Kudus. Aplikasi DIK SUKMA merupakan salah satu inovasi yang dilakukan untuk lebih menertibkan dan menata arsip surat masuk dan surat keluar yang selama ini masih dilakukan secara manual.

Tema utama yang diangkat dalam Ngobar Semangat kali ini adalah Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu yang dipaparkan langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Kudus Divisi Hukum dan Pengawasan, Cahyo Maryadi. Dijelaskan bahwa tahapan pendaftaran peserta pemilu berdasarkan pada UU No. 7 tahun 2017, dan diatur lebih rinci pada PKPU No. 6 Tahun 2018. Cahyo menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilu harus memperhatikan secara seksama mengenai norma hukum yang beberapa kali diuji materi oleh MK, salah satunya dengan adanya Putusan MK No. 55 PUU-XVII tahun 2020, dimana pasal 173 (1) UU No. 7 tahun 2017, terkait verifikasi parpol bertentangan dengan konstitusi dimana sepanjang tidak dimaknai partai politik yang lolos Pemilu 2019 tetap harus diverifikasi administrasi, dengan syarat telah memenuhi ambang batas parlemen.

Sesi diskusi dibuka setelah paparan berakhir. Diskusi kali ini lebih mengarah ke sharing knowledge mengenai problematika yang dihadapi seputar tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu dalam Pemilu sebelumnya. Salah satunya adalah Ketua KPU Kabupaten Kudus, Naily Sarifah yang menceritakan pengalaman saat melaksanakan tahapan pendaftaran peserta pemilu hingga verifikasi faktual di KPU Kabupaten Kudus.(humaskpukudus)