Mengusung konsep Webinar, Ngobar Semangat Ajak Masyarakat Berpartisipasi

Bagikan :

Kudus-Ngobar Semangat (Ngopi Bareng Selasa Minggu Keempat) kali ini hadir dengan konsep berbeda. Pada episode ke 5 (lima) Ngobar Semangat hadir dalam konsep Webinar. Ngobar Semangat yang sebelumnya merupakan acara internal di KPU Kabupaten Kudus, kini dapat di nikmati oleh masyarakat secara umum.

Sebelum Webinar dimulai, Sekretaris KPU Kabupaten Kudus memberikan pengarahan untuk meningkatkan kompetensi kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan yang sama, Heri Darwanto juga menjelaskan mengenai core values dan employer branding ASN dari Kemenpan RB sebagai nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Sebagai ASN KPU kita harus mampu melayani hak-hak konstitusional masyarakat dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Kudus, Webinar Ngobar Semangat dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Kudus Naily Syarifah pada Selasa (24/8). Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa konsep baru dari Ngobar Semangat merupakan sebuah transformasi sharing knowledge yang tidak hanya bisa di ikuti oleh internal KPU Kabupaten Kudus saja.

Selain hadir dalam konsep baru, Ngobar Semangat kali ini juga menghadirkan narasumber dari luar KPU Kabupaten Kudus. Siti Ulfaati anggota KPU Kabupaten Demak Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM di dapuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sedangkan untuk pemantik diskusi adalah Ahmad Kholil anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM.

Mengangkat tema Problematika Seputar Pembentukan Badan Penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah, Siti Ulfaati membagikan pengalamannya saat Pilkada Kabupaten Demak Tahun 2020. Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu. Tantangan SDM menjadi faktor dominan dalam pembentukan badan penyelenggara Pemilu mulai dari keterbatasan SDM Sekretariat KPU, minimnya antusias masyarakat untuk menjadi KPPS karena di masa pandemi Covid – 19 memunculkan ketakutan akan tertular virus sampai pada perubahan regulasi rapid test.

Beberapa fenomena juga terjadi pada saat penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Demak, seperti adanya seorang KPPS yang bunuh diri saat sedang di isolasi, petugas yang tidak mau melayani rapid test ketika nama tidak sesuai dengan SK, KPPS hamil, PPS yang tersandung kasus hukum, pelantikan PPDP dan KPPS dengan menggunakan SK yang tidak ditetapkan KPU.

Untuk menghindari permasalahan tersebut, Siti Ulfaati menyarankan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan juga perlu dilakukan supaya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, anggota badan penyelenggara mempunyai jaminan dalam menjalankan tugasnya. (Hupmas)