Ngobar Semangat Edisi Ke-7 : Penataan Dapil serta Alokasi Kursi Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota

Bagikan :

KUDUS – Ngobar Semangat (Ngopi Bareng setiap Selasa Minggu Keempat) kembali digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus dan memasuki  edisi ke-7 pada Selasa, 26 Oktober 2021. Diisi 3 (tiga) materi, materi pertama, Disiplin dan Kinerja ASN oleh Heri Darwanto, materi kedua, launching aplikasi SILABU (Sistem Informasi Laporan Bulanan) oleh Setyawan Dyan Rahendro (Staf IT KPU Kudus) dan materi ketiga, Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu DPRD Kabupaten/Kota oleh Dhani Kurniawan (Anggota KPU Kudus).

Acara dimulai pukul 08.00, diikuti seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kudus. Kegiatan dibuka dengan pemaparan tugas-tugas ASN untuk mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan. Heri Darwanto juga mengingatkan kepada ASN di lingkungan KPU Kabupaten Kudus untuk meningkatkan disiplin dan kinerjanya.

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian target yang dibebankan dan meningkatkan kedisiplinan serta kinerja, demi kesuksesan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan secara serentak tentunya akan meningkatkan kompleksitas dan beban kerja penyelenggara. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dan integritas dari pegawai KPU sebagai penyelenggara.

Materi kedua diisi dengan pengenalan sekaligus launching aplikasi SILABU (Sistem Informasi Laporan Bulanan). Aplikasi ini dibuat untuk monitoring dan evaluasi kinerja pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Kudus. Seluruh pegawai diwajibkan untuk membuat laporan kinerja harian melalui aplikasi SILABU. Selain itu, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan laporan bulanan.

Adapun Dhani Kurniawan memaparkan, Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu DPRD Kabupaten/Kota secara prinsip berdasarkan 7 (tujuh) prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Pertama kesetaraan suara, kedua ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, ketiga proporsionalitas, keempat integritas wilayah, kelima coterminus (dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar), keenam kohesivitas aspek sejarah sosial budaya adat istiadat serta kelompok minoritas, dan yang terakhir ketujuh kesinambungan komposisi Dapil. ”Usulan dapil Kabupaten Kudus dibuat berdasarkan 7 (tujuh) prinsip tersebut dan tidak adanya masalah yang berarti di KPU Kabupaten Kudus sehingga Dapil untuk Pemilu 2019 sama dengan Pemilu Legislatif  2014,” tegasnya.

Diskusi dilanjutkan dengan simulasi penghitungan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilihan di Kabupaten Kudus. Peserta diberi kebebasan untuk mengusulkan dapil serta penghitungan alokasi kursi berdasarkan DAK2 pada Pemilu sebelumnya. Diskusi berlangsung hidup dengan adanya tukar ide dan tanya jawab antar peserta diskusi terutama saat mengajukan konsep usulan dapil dan alokasi kursi. (hukum/hupmas)