Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Dunia Politik

Bagikan :

KUDUS- Perempuan mempunyai hak untuk aktif berpartisipasi di masyarakat termasuk dalam bidang politik. Kehadiran perempuan dalam dunia politik telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen. Namun kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen sampai saat ini masih belum terpenuhi. Pendidikan politik kepada kaum perempuan dianggap perlu untuk mengubah pola pikir mereka bahwa perempuan juga bisa menjadi bagian dari pengambilan kebijakan.

 

Guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi perempuan terhadap politik, Kesbangpol Kabupaten Kudus melaksanakan Pendidikan politik kepada Masyarakat khususnya untuk kaum perempuan pada Selasa (28/12). Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua KPU Kabupaten Kudus, Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, serta Rektor dari Institut Agama Islam Negeri Kudus.

 

Bertempat di gedung Sekretariat Daerah lantai IV acara dibuka langsung oleh Bupati Kudus HM. Hartopo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kita harus mengubah mindset tentang politik. Banyak anggapan yang menilai bahwa politik itu kotor. Padahal politik merupakan sesuatu yang mulia untuk mencapai tujuan, bukan sesuatu yang harus dihindari.

 

Bertindak sebagai moderator adalah Harso Widodo Kepala Kesbangpol Kabupaten Kudus. Narasumber pertama yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan materinya adalah Rektor IAIN Kudus Mundakir. Materi yang disampaikan tidak jauh dari peningkatan potensi perempuan. Sebagai akademisi, Mundakir mengajak kita untuk  mengubah stigma masyarakat yang masih berfikir bahwa politik merupakan dunia yang hanya diisi oleh laki-laki, namun perempuan juga berhak untuk berpartisipasi di dalamnya. Perempuan dengan segala kelebihan serta kekurangnnya, tentu akan memberikan warna tersendiri di dunia politik.

 

Selaku pemateri kedua, Ketua KPU Kabupaten Kudus Naily Syarifah menyampaikan bahwa partisipasi dalam Pemilu itu penting untuk kemajuan demokrasi. “Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 nanti, partisipasi perempuan tidak hanya terbatas sebagai pemilih saja, namun juga bisa menjadi penyelenggara maupun peserta Pemilu”, ujar Naily. Pada kesempatan yang sama, Naily juga memaparkan roadmap penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU terus mendorong partisipasi perempuan untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

 

Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Kasmian menjadi pemateri terakhir pada kegiatan ini. Materi yang sampaikan seputar pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kasmian menjelaskan pelanggaran yang muncul saat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta sanksi yang diterima oleh pelaku. Masyarakat juga harus aktif ikut mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran agar tercipta Pemilu yang berkualitas.

 

Fokus pendidikan politik kali ini adalah peningkatan partisipasi perempuan pada Pemilu. Peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah perwakilan organisasi perempuan di Kabupaten Kudus yang terdiri dari anggota TP PKK, Persit, Bhayangkari, dan PD Aisyiyah. (hupmas)