Resmi, KPU Kudus Terima Hibah Tanah dan Bangunan

Bagikan :

KUDUS- KPU Kabupaten Kudus menerima hibah aset berupa tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memaksimalkan kegiatan kepemiluan dan pelayanan masyarakat. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jl. Ganesha IV kelurahan Purwosari dengan luas 969 m2. Proses Penyerahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tanah dan bangunan untuk KPU dilakukan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus Eko Djumartono dan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Kudus Naily Syarifah, Kamis (3/2).

“Atas nama lembaga, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kudus atas dukungan dan fasilitasi dalam bentuk hibah tanah dan bangunan kepada KPU Kabupaten Kudus.” ungkap Naily. Tanah dan bangunan tersebut sebelumnya telah digunakan sebagai kantor KPU Kabupaten Kudus dengan status pinjam pakai. Dimana perjanjian pinjam pakai harus diperbaharui setiap 2 (dua) tahun. Dengan resminya status kepemilikan ini, maka KPU Kabupaten Kudus dapat lebih leluasa mengelola, menata, membangun serta mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsinya. Utamanya, untuk menyambut Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Pemerintah Kabupaten Kudus lewat Kepala BPPKAD berharap dengan diberikannya hibah tanah dan bangunan kepada KPU Kabupaten Kudus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah beserta penyerahan bukti dukung lainnya berupa sertifikat tanah hibah akan dijadwalkan lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, KPU Kabupaten Kudus sekaligus menyampaikan kebutuhan anggaran Pemilihan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten Kudus. Dengan ditetapkannya tanggal pemungutan suara untuk Pemilihan pada tanggal 27 November 2024, maka diperkirakan tahapan akan dimulai pada bulan September 2023. Dimulai dengan penandatanganan NPHD dukungan dana penyelenggaraan Pemilihan sehingga ajuan harus masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023. Untuk selanjutnya ajuan anggaran tersebut akan diverifikasi oleh tim yang terdiri dari Kesbangpol, Bappeda, BPPKAD, Inspektorat dan Bagian Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. (hupmas)