Ngobar Semangat #10 : Gratifikasi dan Kampanye

Bagikan :

KUDUS – Edisi perdana Ngobar Semangat di tahun 2022 digelar pada Selasa (25/1). Narasumber Ngobar Semangat kali ini adalah Naily Syarifah (Ketua KPU Kudus) dan Heri Darwanto (Sekretaris KPU Kudus).

 

Heri membuka diskusi dengan sosialisasi pencegahan gratifikasi. Materi yang disampaikan seputar jenis dan kriteria gratifikasi, upaya penolakan pemberian gratifikasi serta tindakan yang harus diterima ketika menerima gratifikasi. Hal ini merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pindana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kudus. Ketentuan dan sanksi gratifikasi bagi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di lingkungan KPU, gratifikasi diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. “KPU Kudus telah membentuk satgas unit pengendalian gratifikasi sebagai wujud nyata komitmen kita untuk mencegah gratifikasi”, tandasnya.

 

Larangan menerima gratifikasi di lingkungan KPU diberlakukan tidak hanya untuk ASN, namun juga bagi jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS yang bekerja untuk dan atas nama lembaga KPU. PKPU Nomor 15 Tahun 2015 mengatur secara lebih rinci mengenai batasan gratifikasi dan mekanisme pengendalian gratifikasi. Jajaran KPU dan ASN diharapkan memedomani aturan gratifikasi tersebut dalam setiap tindakannya. “Jangan sampai kita tersandung gratifikasi hanya karena kita tidak memahami aturan,” tegasnya Heri.

 

Materi selanjutnya terkait kampanye dipaparkan oleh Naily Syarifah. Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sudah ditentukan, maka dipastikan tahapan Pemilu sudah dimulai tahun ini. Verifikasi pendaftaran partai politik adalah agenda paling dekat. Proses selanjutnya, jika partai politik tersebut dinyatakan sebagai peserta Pemilu,  maka tahapan kampanye juga akan dimulai. “Jadi kampanye dimulai ketika partai politik dinyatakan sebagai peserta Pemilu. Kampanye ini gunakan partai politik untuk mendapatkan suara di hari Pemungutan Suara,” tegasnya.

 

Naily menyampaikan beberapa hal terkait kampanye seperti bahan dan metode kampanye, larangan kampanye hingga jenis-jenis kampanye. Tukar pengalaman terkait tahapan kampanye di Pemilu dan Pemilihan sebelumnya disampaikan sebagai pembelajaran dan evaluasi kedepannya. Kampanye merupakan tahapan yang dinilai cukup rawan terjadi pelanggaran karena melibatkan banyak pihak, mulai dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu hingga masyarakat sebagai pemilih. Oleh karena itu, seluruh pegawai KPU harus memahami batasan serta kode etik sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. (hukum/hupmas)