Audiensi KPU Kudus ke Bupati Kudus, Mantapkan Anggaran Pemilihan

Bagikan :

KUDUS-KPU Kabupaten Kudus melaksanakan audiensi dengan Bupati Kudus di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (15/2). Audiensi kali ini dilakukan dalam rangka penyampaian kepastian hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan koordinasi anggaran Pemilihan.

Bupati Kudus didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPPKAD dan Kepala Kesbangpol menerima audiensi KPU Kabupaten Kudus.

Ketua KPU Kudus, Naily Syarifah mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus selama ini. Terutama, terkait hibah tanah dan bangunan yang dilakukan belum lama ini. Selanjutnya, Naily menyampaikan hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 serta hari dan tanggal pemungutan suara untuk Pemilihan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Sedangkan untuk pembiayaan Pemilihan 2024, KPU Kudus sudah menyerahkan RAB Pemilihan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus, Dr. H.M. Hartopo berharap agar jajaran KPU Kabupaten Kudus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan dengan baik. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan Pemilihan tidak hanya diberikan kepada KPU, namun Pemerintah Kabupaten Kudus juga harus menyiapkan anggaran untuk Bawaslu, Kodim, Kepolisian dan instansi di lingkungan Pemkab sendiri. Dengan anggaran yang cukup besar, maka diharapkan Pemilihan dapat berjalan dengan lancar, aman, kondusif dan sukses. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak.

Eko Djumartono, Kepala BPPKAD melaporkan bahwa pihaknya memang sudah menerima ajuan RAB Pemilihan. RAB tersebut nantinya akan ditelaah dan diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi yang dilakukan antara lain terkait standar biaya yang digunakan, urgensi kegiatan serta kewajaran pembiayaan. Koordinasi lebih lanjut akan terus dilakukan untuk mengawal jalannya proses penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. (hupmas)