Ngobar Semangat Edisi-11 : Reformasi Birokrasi dan Dana Kampanye

Bagikan :

 KUDUS- Mengangkat tema tentang reformasi birokrasi dan dana kampanye, kegiatan rutin Ngobar Semangat (Ngopi Bareng Selasa Minggu Keempat) kembali digelar di aula kantor KPU Kabupaten Kudus pada Selasa (22/2).

 

Ngobar Semangat edisi kali ini dibuka dengan materi reformasi birokrasi dari Sekretaris KPU Kabupaten Kudus Heri Darwanto. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam grand design reformasi birokrasi terdapat delapan area perubahan yang menjadi fokus pembangunan, antara lain: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur,  penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Sebagai lembaga negara, KPU juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang nantinya akan bermuara pada peningkatan pelayanan publik. “Untuk itu, ASN di lingkungan KPU Kudus diharapkan memahami makna reormasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat”, ujar Heri.

 

Cahyo Maryadi, anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Hukum dan Pengawasan menjadi pemateri selanjutnya yang menjelaskan terkait dana kampanye. Materi yang disampaikan meliputi sumber dana kampanye, bentuk sumber dana kampanye, batasan dana kampanye, identitas penyumbang dana kampanye, rekening khusus dana kampanye dan pelaporan dana kampanye.

 

Pengetahuan dasar terkait kepemiluan harus dimiliki oleh setiap penyelenggara, karena kita tidak hanya bekerja atas dasar pengalaman, namun juga berpegang teguh atas aturan yang ada. Peraturan perundang-undangan terus berubah mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu kita harus selalu up to date dengan peraturan yang ada, jangan sampai kita bekerja menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi.

 

Pada kesempatan yang sama, Naily Syarifah Ketua KPU Kabupaten Kudus menambahkan bahwa perlu adanya helpdesk untuk membantu partai politik mengkonsultasikan kesulitannya terkait dengan tahapan dana kampanye. Helpdesk tersebut tidak hanya tersedia di kantor saja, namun juga akan menerima jika ada partai politik yang membutuhkan bantuan untuk menjadi pemateri terkait tahapan dana kampanye. (hupmas)