Menuju Pemilu 2024, Parpol Diminta Siap Hadapi Tahapan

Bagikan :

KUDUS-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus kembali melaksanakan roadshow-nya dengan mengunjungi beberapa partai politik di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam 2 (dua) pekan ini, partai politik yang dikunjungi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

DPC PDI-Perjuangan dikunjungi pada, Kamis (17/2) sedangkan DPD Partai Golkar dikunjungi pada, Selasa (22/2). Kunjungan kerja KPU Kabupaten Kudus tersebut disambut baik karena dapat membantu partai politik dalam mempersiapkan diri menjelang tahapan Pemilu Serentak 2024.

Dalam kunjungan kerjanya, baik ke kantor DPC PDI-Perjuangan maupun ke kantor DPD Partai Golkar, rombongan KPU Kabupaten Kudus diterima oleh jajaran pengurus masing-masing partai tersebut. Ucapan terima kasih disampaikan atas peran aktif KPU Kudus dalam mensosialisasikan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Gambaran rencana tahapan Pemilu tahun 2024 dan hal-hal teknis yang harus di siapkan pada saat memasuki tahapan  pendaftaran Partai Politik diantaranya Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik, Domisili Kantor, Keanggotaan Partai Politik (KTA) dan keterwakilan perempuan ketika memasuki tahapan pencalonan  disampaikan oleh anggota KPU Kudus Divisi Teknis Penyelenggaraan, Dhani Kurniawan saat melaksanakan kunjungan kerja.

Partai politik calon peserta Pemilu diminta untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi dan data dukung sesuai aturan yang sudah ditentukan. Dhani menambahkan bahwa sebaiknya partai politik mulai mempersiapkan sejak jauh hari agar tidak membebani kerja partai saat mendekati batas akhir tahapan dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.

Menanggapi pertanyaan dari berbagai partai politik terkait Daerah Pemilihan (Dapil), Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Ahmad Kholil menyatakan bahwa nanti KPU akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menetapkan dapil. Dilanjutkan dengan uji publik dapil sebelumnya dengan dapil alternatif yang diajukan partai dan stakeholder. Hasil uji publik ini lah yang akan diusulkan ke KPU RI. “Perubahan dapil bisa saja terjadi sesuai kesepakatan partai dan stakeholder. Sedangkan, kepastian dapil menunggu penetapan keputusan KPU RI”, pungkasnya.

Selain untuk menjalin silaturahmi dengan partai politik, kunjungan kerja ini dapat  dijadikan ajang diskusi tentang permasalahan yang akan dihadapi oleh Partai Politik pada saat memasuki tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. (rendatin/hukum/hupmas)