Tingkatkan Kualitas Pemilu Melalui Pemanfaatan Teknologi

Bagikan :

KUDUS- Rangkaian kunjungan kerja KPU Kabupaten Kudus terus berlanjut. Di pekan pertama bulan Maret, KPU Kabupaten Kudus melakukan kunjungan kerja ke DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Selasa (1/3). Sedangkan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) dikunjungi pada Rabu (2/3).

 

Seperti pada kunjungan sebelumnya, KPU Kabupaten Kudus menghimbau kepada partai politik calon peserta Pemilu untuk mempersiapkan administrasi maupun hal teknis jelang tahapan pendaftaran. Selain itu, dijelaskan pula mengenai berbagai aplikasi yang nantinya akan digunakan pada Pemilu Serentak Tahun 2024, pengelolaan dana kampanye, penetapan dapil serta penjelasan mengenai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.

 

Saat ini, KPU tengah berusaha untuk meningkatkan kualitas Pemilu melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi menjadi sebuah kebutuhan untuk Pemilu Serentak mendatang. Beberapa aplikasi telah dikembangkan KPU guna memberikan kemudahan dan transparansi kepada peserta Pemilu ataupun masyarakat.

 

Dengan adanya pemanfaatan aplikasi di setiap tahapan Pemilu, Naily Syarifah Ketua KPU Kabupaten Kudus berpesan kepada partai politik untuk menyiapkan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi. “Persiapan SDM yang kompeten ini nantinya akan mempermudah partai politik untuk melalui tahapan Pemilu Serentak 2024” ungkap Naily.

 

Selain ditingkat KPU RI, pemanfaatan teknologi informasi ini juga digunakan KPU Kabupaten Kudus untuk memberikan informasi terkait tahapan Pemilu Serentak, produk hukum serta pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Informasi tersebut dapat dilihat melalui sosial media ataupun website resmi KPU Kabupaten Kudus.

 

Dalam setiap kunjungannya, Cahyo Maryadi Anggota KPU Kabupaten Kudus Divisi Hukum dan Pengawasan juga menekankan kepada setiap partai politik untuk memahami pengelolaan dana kampanye. Hal ini penting karena parpol yang tidak melaporkan dana kampanye akan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih. Selaku Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Ahmad Kholil meminta partai politik sebagai calon peserta Pemilu untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mempersiapkan persyaratan administrasi ataupun hal teknis lainnya sebagai syarat pendaftaran partai politik.

 

Terkait berbagai aplikasi yang akan digunakan KPU pada Pemilu Serentak 2024, baik dari DPD PKS, DPC PPP maupun DPD PAN menyambut baik dan berharap akan mempermudah partai politik dalam melalui tahapan Pemilu Serentak 2024. Sebagai calon peserta Pemilu, pihaknya siap bekerja sama dan berperan aktif untuk memberi masukan jika memang dibutuhkan untuk membantu mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024. Persiapan administrasi dan berbagai hal teknis lainnya juga tengah disiapkan oleh masing-masing partai politik. (hupmas)