Informasi yang Dikecualikan

Bagikan :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 : Klasifikasi Informasi yang termasuk ke dalam kategori Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

NO DASAR HASIL UJI KONSEKUENSI JANGKA WAKTU KETERANGAN
1 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana terlampir dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah melalui Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 sebagai informasi yang dikecualikan. Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sampai dengan nama-nama yang tercantum dalam model B.1-KWK Perseorangan memberikan persetujuan secara tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam B.1-KWK Perseorangan dalam jabatan-jabatan publik. (download)

Penetapan Hasil Konsekuensi

2 32/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A.3 KWK dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Formulir Model A3.KWK dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

1.    Nama-nama yang tercantum dalam Formulir Model A3.KWK Perseorangan memberikan persetujuan secara tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam Formulir Model A3.KWK dalam jabatan-jabatan publik;

2.    Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, dan telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU No. 02 dan 04 Tahun 2015, Formulir Model A3.KWK diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada masyarakat selama jangka waktu yang telah ditentukan.

(download)

Penetapan Hasil Konsekuensi

3 35/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Persyaratan Pencalonan Berdasarkan Pasal 67 Ayat 1 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Status Dikecualikan (Lampiran PKPU No.9 Tahun 2012):

1.         Surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah (Model B3-KWK.KPU Partai Politik)

2.         Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Model B4-KWK.KPU Partai Politik)

3.         Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hokum atau profesi bidang lain (Model B5-KWK.KPU Partai Politik)

4.         Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatan pimpinan DPRD (Model B6-KWK.KPU Partai Politik)

5.         Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri (Model B7-KWK.KPU Partai Politik)

6.         Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK-KPU Partai Politik)

7.         Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara UUD Negara RI Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan NKRI, serta Pemerintah (Model BB1-KWK.KPU Partai Politik)

8.         Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2-KWK.KPU Partai Politik)

9.         Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama (Model BB.3-KWK.KPU Partai Politik)

10.     Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah (Model BB4-KWK.KPU Partai Politik)

11.     Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang diterapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Model BB5-KWK.KPU Partai Politik)

12.     Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Lurah/Kepala Desa, atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon (Model BB6-KWK.KPU Partai Politik)

13.     Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Model BB7-KWK.KPU Partai Politik)

14.     Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon (Model BB8-KWK.KPU Partai Politik)

15.     Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Model BB9-KWK.KPU Partai Politik)

16.     Daftar Riwayat Hidup (Model BB.10-KWK.KPU Partai Politik)

17.     Surat pernyataan pengunduran diri dan tidak aktif dalam jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia. Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik)

18.     Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

19.     Nomor Pokok Wajib Pajak

20.     Fotokopi KTP

 

Tidak berlaku
4 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menetapkan informasi yang tercantum dalam dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai informasi

terbuka, kecuali informasi yang tercantum dalam:

1. dokumen fotokopi transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;

2. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan

3. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU berakhir sampai dengan pihak yang

rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

(download)

Penetapan Hasil Konsekuensi

5 223/PL/03/1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Informasi Berupa Formulir Model A-KWK dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Daftar Pemilih yang terdapat dalam Formulir Model A-KWK dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:

a. nama-nama yang tercantum dalam Formulir Model A-KWK memberikan persetujuan secara tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam Formulir Model A-KWK dalam jabatan-jabatan publik; dan

b. Formulir Model A-KWK diumumkan oleh panitia pemungutan suara kepada masyarakat selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Informasi yang terdapat dalam Formulir A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menjadi informasi yang dikecualikan terbatas dengan ketentuan:

a. pemohon informasi adalah Penyelenggara Pemilihan Umum dan Lembaga lain;

b. informasi digunakan untuk  melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. permohonan informasi disetujui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, atau Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya dalam rapat pleno; dan

d. pemohon informasi bersedia untuk tidak memberikan dan/atau mengumumkan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU kepada publik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(download)

Penetapan Hasil Konsekuensi

6 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Jangka waktu pengecualian Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sampai dengan:

1. nama-nama yang tercantum pada Formulir Model A-KWK telah memberikan persetujuan secara tertulis, dan/atau berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam Formulir Model A-KWK tersebut dalam jabatanjabatan publik; dan

2. Formulir Model A-KWK diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan mengutamakan prinsip perlindungan terhadap informasi data pribadi Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan informasi data pribadi.